OPTIMALISASI PERAN KAPAL PATROLI DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI DALAM MENDUKUNG PENEGAKKAN HUKUM DIWILAYAH PERAIRAN KEPULAUAN RIAU

Abstract

Kepulauan Riau, sebagai wilayah perairan strategis, menghadapi tantangan signifikan dalam penegakan hukum maritim. Kapal patroli Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri memainkan peran kunci dalam menjaga keamanan dan keselamatan di area ini. Namun, terdapat berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas patroli, termasuk keterbatasan teknologi, kurangnya pelatihan kru, dan koordinasi antarinstansi yang tidak optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kapal patroli dalam penegakan hukum maritim di Kepulauan Riau. Tujuan utama adalah untuk memberikan rekomendasi yang dapat mengoptimalkan peran kapal patroli, memperbaiki teknologi, dan meningkatkan koordinasi serta pelatihan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi langsung. Data primer dikumpulkan dari kru kapal patroli, pejabat Ditpolair, dan stakeholder terkait, sementara data sekunder diperoleh dari dokumentasi internal dan literatur terkait. Data yang terkumpul dianalisis secara sistematis melalui pengkodean, kategorisasi, dan interpretasi untuk mengidentifikasi pola dan temuan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi teknologi kapal patroli, pelatihan berkala untuk kru, serta penguatan koordinasi antarinstansi adalah aspek-aspek krusial yang perlu diperbaiki. Teknologi yang usang membatasi kemampuan deteksi dan respons, sedangkan kurangnya pelatihan mempengaruhi efektivitas operasional kru. Koordinasi yang tidak efektif antara Ditpolair dan instansi terkait menghambat respons terhadap ancaman maritim. Rekomendasi mencakup pembaruan teknologi, peningkatan frekuensi dan kualitas pelatihan, perbaikan strategi patroli berbasis intelijen, dan perluasan program sosialisasi masyarakat. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan penegakan hukum maritim di wilayah Kepulauan Riau secara signifikan.