Rekonstruksi Sistem Peradilan Hak Asasi Manusia Terhadap Kontribusi Saksi Ahli dalam Mengungkap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan perlindungan saksi dan korban dalam hukum positif yang berlaku saat ini serta merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk masa depan, dengan menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini menggabungkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi terkait, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 dan Nomor 3 Tahun 2002, yang mengatur perlindungan, kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM berat. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas regulasi tersebut dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Pendekatan konseptual digunakan untuk menggali konsep perlindungan yang ideal dalam hukum nasional dan internasional, mengacu pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Deklarasi PBB tentang Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan. Data penelitian diperoleh melalui bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan buku yang mengkaji perlindungan saksi dan korban. Penelitian ini diharapkan menghasilkan analisis komprehensif serta memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif dan berkeadilan untuk perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM berat.