ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DI KABUPATEN KARO

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk memaparkan bagaimana aturan hukum tentang penyusunan / pembentukan perangkat daerah di Indonesia, bagaimana kelayakan pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Karo, dan faktor apa yang menjadi kendala pembentukannya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa aturan hukum tentang pembentukan perangkat daerah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016 yang mengatur tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah dimaksud menekankan bahwa penyususunan organisasi perangkat daerah harus memperhitungkan hasil analisis variabel umum dan variabel teknis. Disarankan Pembentukan Dinas Pemadam Kabupaten Karo sudah layak sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat DAerah, maka penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan layanan / pelayanan dasar harus berdiri sendiri sebagai sebuah dinas mandiri berdasarkan indikator dan kelas interval dari faktor umum diperoleh 160 skor dan faktor teknis diperoleh 520 skor dengan total skor 680 x 1,1 = 748 skor yang tergolong dengan Tipe B (600-800) yaitu dinas dengan tiga bidang. Tetapi untuk mengurangi besarnya lonjakan anggaran dalam pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dapat diantisipasi dengan merujuk pada pola dinas Type C dengan dua bidang merujuk pada PP No. 16 Tahun 2020 Tentang Strukture Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.