PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) PERWAKILAN MEDAN TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)
Abstract
Human Trafficking atau perdagangan orang menarik perhatian diseluruh dunia. Tidak sedikit kasus perdagangan orang telah terjadi di kota Medan. Maka dari itu, pemerintah kota Medan menerbitkan peraturan daerah kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. Dibentuklah lembaga bernama Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban dan bertujuan untuk melindungi saksi dan korban dalam berbagai kasus, tidak hanya dalam kasus perdagangan orang. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris .
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
An author who publishes in the Jurnal Darma Agung agrees to the following terms:
- Author retains the copyright and grants the journal the right of first publication of the work simultaneously licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal
- Author is able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book) with the acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Author is permitted and encouraged to post his/her work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of the published work (See The Effect of Open Access).
