IMPLIKASI REGULASI PERIZINAN TERHADAP JOINT VENTURE PADA SEKTOR EBT BIDANG KETENAGALISTRIKAN

Abstract

Sumber daya listrik menjadi kebutuhan dasar manusia untuk berbagai sektor kehidupan. Penggunaan energi fosil sebagai bahan baku utama penyediaan listrik di Indonesia memiliki karakter energi yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable). Solusi pemanfaatan energi baru terbarukan menjadi jalan keluar atas komitmen Pemerintah dalam mengusung capaian Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060. Pengembangan penyediaan tenaga listrik sektor energi baru terbarukan masih ditemukan kendala yang signifikan yakni keterbatasan pendanaan dan teklonogi pemanfaatannya. Melalui Foreign Direct Investment (FDI) dalam joint venture diharapkan dapat mendorong investor asing untuk memberikan dukungan pengembangan pemanfaatan pembangkit listrik energi baru terbarukan. Berkaitan dengan pemanfaatannya dalam sektor ketenagalistrikan, diperlukan perhatian khusus terhadap aspek perizinan bagi investasi asing yang masuk ke Indonesia. Hukum investasi internasional dapat dimanfaatkan untuk pembangunan berkelanjutan, menjembatani kesenjangan antara investasi dan pembangunan. Kendala perizinan yang disebabkan perubahan regulasi yang ada dan belum siapnya tekonologi untuk pemanfaatan energi baru terbarukan di Indonesia serta sumber daya lainnya yang mumpuni. Hal ini perlu disiapkan dan diatur secara terperinci dalam regulasi dan kebijakan di Indonesia guna mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya baru terbarukan.