PENGAWASAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN ALAT TANGKAP IKAN YANG TIDAK RAMAH LINGKUNGAN

Abstract

Perairan serta laut lepas yang terletak di dasar kedaulatan serta yurisdiksi Negeri Kesatuan Republik Indonesia serta ZEE Indonesia mempunyai energi tangkap serta sumber tenaga penangkapan ikan tepat dengan persyaratan internasional. Selaku negeri maritim, Indonesia kaya hendak kemampuan sumber energi tenaga laut yang belum dieksplorasi serta belum dibesarkan, serta sebagian kemampuan sesungguhnya masih belum dikenal, sehingga dibutuhkan informasi yang lengkap serta akurat buat membolehkan pemakaian alternatif. laut. Sumber energi tenaga yang bisa dievaluasi ke depan hendak terus meningkat. Riset hukum ini memakai prosedur riset hukum empiris serta melaksanakan riset terhadap kasus di Dinas Perikanan Kabupaten Asahan. Dalam riset hukum ini digunakan bahan hukum primer ialah peraturan perundang- undangan. Bahan hukum sekunder merupakan: buku- buku hukum. Bahan hukum tersier, ialah: kitab- kitab bukan hukum. Pemberlakuan larangan pemakaian jaring harimau di perairan Kabupaten Asahan Kabupaten Asahan hendak melaksanakan rekrutmen kembali pada tahun 2023, menyusul pelaksanaan syarat larangan pemakaian jaring harimau di perairan Batu Bara. Ketentuan yang tertuang dalam pasal 93 (1) UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Hambatan pelaksanaan undang-undang larangan pemakaian perlengkapan tangkap di perairan Kabupaten Asahan merupakan Kabupaten Asahan mempunyai daerah yang sangat luas, hambatan terbanyak merupakan garis tepi laut yang sangat panjang serta minimnya pengawas yang menginginkannya. pukat tangkapan nelayan buat melindungi perlengkapan tangkap mereka. Digunakan dikala nelayan terletak di wilayah tersebut. Itu terletak di posisi yang nyaman. Oleh sebab itu, sangat susah buat mengendalikan serta mengendalikan nelayan.