TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KORBAN PERDAGANGAN PEREMPUAN PEKERJA SEKS

Abstract

Didalam penelitian merupakan penelitian  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  yang  mengacu pada  norma-norma   hukum   yang  terdapat  dalam   peraturan  perundang-undangan, putusan  pengadilan  serta  norma-norma  hukum  yang  ada  dalam  masyarakat. Dengan kata lain bahwasanya penelitian  ini  akan  dilakukan  analisis  dan  pembedahan  terhadap  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 mengenai  tindak pidana perdagangan orang bahwa praktik  seksualitas  atau  pelacuran  di  Indonesia  pada  umumnya  dilarang keras  oleh  Undang-Undang,  namun  secara  sembunyi-sembunyi  tetap  dilakukan  dan bahkan    terkadang    tanpa    mengindahkan    batasan    usia. Sehingga dalam praktik  nya sering dilatar belakangi oleh tindak pidana perdagangan orang. Rumusan  masalah  yang  akan  menjadi  pokok  pembahasan,  Berdasarkan  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdangan Orang?. Undang-Undang Nomor  21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang (PTPPO),  masih  sangat  lemah.  Selama  ini  aparat  penegak  hukum  lebih  banyak menggunakan  Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), untuk  menjerat pelaku perdagangan manusia lintas batas (trafficking) yang jaringannya semakin kompleks.