ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI MASA PANDEMI COVID 19
Abstract
Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah: Pertama, untuk mengetahui dan memahami Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang pada masa pandemi Covid 19 di Sumatera Utara. Kedua, untuk mengetahui hambatan penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang di Sumatera Utara. Ketiga, untuk mengetahui kebijakan kriminal penanganan Tindak Pidana Pedagangan orang di masa pandemi Covid 19. Adapun hasil dari penelitian ini: Pertama, Modus Operandi TPPO pada umumnya adalah Pernikahan dan Penyaluran tenaga kerja. Kedua, kendala utama yang dihadapi Kepolisian Sumatera Utara dalam penegakan hukum TPPO adalah kurangnya pendanaan dan kurangnya kesadaran serta kepedulian masyarakat dalam penegakan hukum TPPO. Ketiga, dalam kebijakan kriminal penegakan hukum TPPO, restitusi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang. Pemberian restitusi dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama. Restitusi tersebut dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. Adapun saran dalam penelitian ini adalah : Pertama, Modus Operandi tindak pidana perdagangan orang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, oleh sebab itu kebijakan dan kesiapan dari seorang personil kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana pedagangan orang haruslah ditingkatkan secara terus menerus. Kedua, masyarakat dan pemerintah melalui Kepolisian haruslah bekerjasama dalam memberantas tindak pidana pedagangan orang, ini dikarenakan melalui kepedulian masyarakatlah yang menjadi fondasi penegakan hukum tindak pidana pedagangan orang. Ketiga, kebijakan kriminal penegakan hukum tindak pidana pedagangan orang, masihlah berfokus kepada pemberian sanksi kepada pelaku, oleh karena itu kedepannya diharapkan bahwa kebijakan kriminal penegakan hukum tindak pidana pedagangan orang dapat juga mencakup perlindungan dan rehabilitasi korban.
