ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NO. 28TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Abstract

Pajak  dipandang  sangat  penting  di  dalam  Negara  yang  bersifat kesejahteraan (welfare state) yaitu sebagi salah satu pendapatan untu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Negara yang bersangkutan. Indonesia termasuk salah satu Negara yang menempatkan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan  Negara. Kemajuan yang terjadi  dalam bidang keuangan, ekonomi dan perdagangan terlebih di era globalisasi serta berkembangnya tindak pidana yang terorganisasi, maka subjek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada manusia  tetapi juga mencakup pula korporasi, yaitu kumpulan terorganisasi dari orang/atau  kekayaan, baik merupakan badan hukum (legal person) maupun bukan badan hukum.Fakta menunjukkan bahwa pelaku  tindak pidana di bidang perpajakan biasanya melakukan penyamaran  atau menyembunyikan  asal-usul harta hasil dari  tindak pidana perpajakan  tersebut  ke  dalam  lembaga  keuangan misalnya  bank.  Tindak pidana di bidang perpajakan, penggolongan  atau  jenis  tindak pidana perpajakan  terbagi kedalam tindak  pidana  perpajakan  dalam bentuk pelanggaran (culpa) sebagai perbuatan  yang  tidak  sengaja  dan tindak  pidana  perpajakan  dalam bentuk  kejahatan  (dolus)  sebagai perbuatan  yang  dilakukan  dengan sengaja.Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian  ini adalah penelitian yuridis normatif.