ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM TENTANG PENGELOLAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DIBERIKAN KEPADA ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS)

Abstract

Perizinan usaha pertambangan merupakan salah satu permasalahan yang kompleks dalam pembangunan, terutama yang terkait dengan kelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Organisasi masyarakat (Ormas) memegang peranan penting dalam advokasi, kontrol sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur perizinan usaha pertambangan yang diberikan kepada Ormas, termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan dan penyaluran izin tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan perdata yang terkait dengan perizinan usaha pertambangan yang diberikan kepada Ormas, termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan izin tersebut, dan dampak perizinan usaha pertambangan, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan perizinan usaha pertambangan yang diberikan kepada Ormas dan tantangan serta peluang dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini, dilakukan kajian dengan menggunakan metodologiTinjauan Literatur, TIDAKtinjauan pustaka sistematis(SLR).Tinjauan Literaturatau kajian pustaka berdasarkan analisis komprehensif atas studi penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian yang dipilih. Pendekatan ini memungkinkan pencarian pokok bahasan dengan meliput berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, prosiding konferensi,bab buku, buku, dan laporan penelitian (repositori). Kajian pustaka ini bertujuan untuk memberikan analisis yang komprehensif tentang kebijakan hukum dalam pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan kepada organisasi masyarakat (ormas) di wilayah pertambangan, dengan fokus pembahasan pada kebijakan hukum di sektor pertambangan yang diberikan kepada organisasi masyarakat (ormas). Pemilihan pustaka yang relevan dilakukan melalui pencarian dengan menggunakan kata kunci tertentu. Kata kunci yang digunakan mencakup spektrum yang luas terkait sumber hukum, kebijakan, dan organisasi masyarakat. Selain itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatanpendekatan hukumHasil penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa kebijakan pengelolaan izin usaha pertambangan yang diberikan kepada organisasi masyarakat (ormas) perlu dilakukan secara tepat, efektif dan efisien dalam kebijakan dan pelaksanaannya, sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pertambangan secara konkret dan dapat mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Selanjutnya perlu dirumuskan dan disusun secara khusus regulasi pengelolaan izin usaha pertambangan yang diberikan kepada organisasi masyarakat (ormas), guna mengantisipasi dampak penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan izin usaha pertambangan yang melanggar peraturan perundang-undangan.